Dasar Hukum Penerapan K3

September 11, 2024 Post a Comment

Dasar hukum penerapan k3

Lalu apa dasar hukum penerapan K3 ini? Di Indonesia sendiri, K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) ini diatur dalam Undang-Undang sebagai berikut: -Keselamatan kerja diatur dalam UU No.1 Tahun 1970. -Kesehatan diatur dalam UU No.23 Tahun 1992.

6 Apa Dasar hukum K3 di Indonesia?

Di Indonesia sendiri, K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) ini diatur dalam Undang-Undang sebagai berikut: Keselamatan kerja diatur dalam UU No.1 Tahun 1970. Kesehatan diatur dalam UU No.23 Tahun 1992. Ketenagakerjaan diatur dalam UU No.13 Tahun 2003.

Apa saja UU tentang K3?

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia.
Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan.
Sistem Manajemen Keselamatan Dan.
Kesehatan Kerja.
(2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

Apakah landasan hukum penerapan K3 Sebutkan dan jelaskan?

Kewajiban Tenaga Kerja Terhadap Penerapan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) di tempat kerja tertuang dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja pasal 12 dimana terdapat 5 (lima) kewajiban utama tenaga kerja dalam penerapan K3 di tempat kerja, antara lain :Memberi keterangan yang benar apabila

5 Apakah sumber hukum tertinggi dari peraturan perundang undangan tentang K3?

Produk hukum yang mengatur tentang K3 di antaranya adalah UU No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan UU No 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

Apa bunyi pasal 3 UU No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja?

(3) Pengurus diwajibkan menyelenggarakan pembinaan bagi semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya, dalam pencegahan kecelakaan dan pemberantasan kebakaran serta peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja, pula dalam pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan.

Apa dasar hukum UU No 1 Tahun 1970?

UU 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja adalah Undang-Undang yang mengatur tentang keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara, yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia.

Apakah K3 wajib?

Setiap perusahaan atau tempat kerja wajib untuk menerapkan K3, karena perusahaan apapun memiliki resiko untuk kecelakaan kerja (baik resiko kecil ataupun besar) dan terkadang ada hal-hal yang tidak bisa dikondisikan seperti gempa bumi, kebakaran, dll sehingga perlu ada usaha preventif untuk mengurangi dampak resiko.

Menurut Permenaker No 5 1996 dan UU No 1 Tahun 1970 memuat Terkait Sistem Manajemen K3 seperti apa?

Pengertian (Definisi) Sistem Manajemen K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) menurut Permenaker No 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja ialah bagian dari sistem secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung-jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumber

Apa isi Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 Pasal 1?

(1) Yang diatur oleh Undang-undang ini ialah keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara, yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia.

Kapan UU tentang k3 no 1 tahun 1970 resmi diberlakukan?

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 1970. UU ini mencabut Veiligheidsreglement Tahun 1910 (Stbl. No. 406).

UU No 23 Tahun 1992 tentang kesehatan Apakah masih berlaku?

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu dicabut dan diganti dengan Undang-Undang tentang Kesehatan yang baru.

Siapa yang wajib menerapkan k3?

Setiap perusahaan juga wajib menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di perusahaannya. Namun, kewajiban tersebut berlaku bagi perusahaan: mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 (seratus) orang; atau. mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi.

Permenaker No 5 tahun 1996 mengatur tentang apa?

(1) Setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak seratus orang atau lebih dan atau mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses atau bahan produksi yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja seperti peledakan, kebakaran, pencemaran dan penyakit akibat kerja wajib menerapkan Sistem

Permenaker No 4 tahun 1987 apakah masih berlaku?

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi No. PER-03/MEN/1978 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-04/MEN/1987 pasal 1 huruf a, b , dan c, 5, 6, 7, 8 , 9, 10, 11 dan 13 khusus yang mengatur ahli keselamatan dan kesehatan kerja dinyatakan tidak

Permenaker No 5 tahun 1996 apakah masih berlaku?

Setelah dikeluarkannya PP 50/2012, maka status Permenaker 05/1996 bukannya menjadi tidak berlaku.

K3 singkatan dari apa?

Pengertian K3 Menurut Keilmuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah semua Ilmu dan Penerapannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja (PAK), kebakaran, peledakan dan pencemaran lingkungan.

Apa isi pasal 71 UU No 36 tahun 2009 tentang kesehatan?

Pengertian kesehatan reproduksi hakekatnya telah tertuang dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata- mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem

Apakah pengertian sehat menurut Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan?

UU 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Setiap orang berhak atas kesehatan.

Apa isi dari pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997?

(5) Ketentuan pelaksanaan pasal ini diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan. Setiap orang dilarang melakukan impor limbah bahan berbahaya dan beracun.